Musyawarah Kerja Nasional LPJK Tahun 2009
Halaman 1 dari 1
180309
Musyawarah Kerja Nasional LPJK Tahun 2009
Musyawarah Kerja Nasional LPJK Tahun 2009
Tuntutan masyarakat jasa konstruksi dewasa ini, yang menghendaki berbagai perbaikan dalam hal pelayanan, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, serta pembinaan asosiasi dan badan usaha konstruksi, menuntut adanya peningkatan kinerja LPJK sebagai lembaga yang mengemban amanat Undang censor undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
Dalam konteks itulah pada hari Kamis, 12 Maret 2009 lalu, Mukernas LPJK Tahun 2009 diselenggarakan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Mukernas LPJK yang diadakan di Hotel Mercure Ancol ini, didahului oleh penyelenggaraan Rapat Koordinasi antara Dewan Pengurus LPJK Nasional dengan Dewan Pengurus LPJK Daerah yang diadakan ditempat yang sama, dua hari sebelumnya. Sebagian hasil Rakor tersebut menjadi bahan masukan bagi mukernas, terutama dalam hal yang berkaitan dengan inventarisasi permasalahan LPJK serta menetapkan kebijakan pemecahannya. Alhasil, mukernas yang juga diikuti oleh DP censor LPJK Daerah seluruh Indonesia, di samping keempat unsur anggota LPJK ini, berjalan efektif dan berhasil menampung masukan-masukan yang terkait dengan aspirasi dan kebutuhan aktual jasa konstruksi di daerah-daerah, serta mendapatkan apresiasi dari Ketua Umum LPJK Nasional -HM Malkan Amin yang disampaikan dalam sambutan penutupnya. Mukernas LPJK Tahun 2009 ini juga menjadi lain, karena acara pembukaan Mukernas dilaksanakan di kantor Wakil Presiden RI, dan dibuka secara resmi oleh Wapres Jusuf Kalla pada hari Rabu, 11 Maret 2009.
Setelah acara pembukaan selesai, rombongan kemudian kembali ke Hotel Mercure Ancol untuk mengikuti acara Dialog Konstruksi, dengan Menteri PU, Menneg PPN/Kepala Bappenas dan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Dalam sambutannya di akhir acara Mukernas, Ketua Umum LPJK Nasional antara lain mengatakan, bahwa Musyawarah Kerja adalah suatu perangkat Lembaga yang amat penting. ”Kita semua menyadari, setelah dalam rentang waktu tertentu kita bekerja dan berkarya, kita membutuhkan suatu evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan. Tujuannya tidak lain adalah untuk perbaikan kinerja kita di masa mendatang,” tuturnya. Malkan juga bersyukur, karena dalam Mukernas ini semua pihak mampu berlaku positif, mampu membuka lebar-lebar mata hati dan pikiran, sehingga dapat saling mengisi dan bersinergi satu sama lain. ”Jika demikian, saya yakin kita ke depan bisa menyusun program-program yang terbaik dan juga memecahkan masalah-masalah yang ada secara elegan,” ujarnya, seraya berharap, dalam sisa masa kepengurusan yang tinggal sekitar 2 tahun lagi, LPJK mampu meninggalkan monumen berarti yang dapat terus dibangun oleh para dewan berikutnya. ”Karena itu, perlu saya tekankan di sini, bahwa dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada di hadapan kita, yang amat kita butuhkan adalah sinergi, kerja bersama. Karena tanpa adanya sinergi, saya percaya, apapun yang kita upayakan akan sia-sia belaka.
Dengan bersinergi, Insya Allah, dunia jasa konstruksi yang kokoh dan berdayasaing seperti yang kita idam-idamkan akan dapat terwujud,” papar Malkan. Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LPJK, Mukernas LPJK Tahun 2009 diadakan untuk mengevaluasi program kerja dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tahunan LPJK, menetapkan program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan LPJK, mengadakan inventarisasi permasalahan LPJK serta menetapkan kebijakan pemecahannya serta membantu Dewan Pengurus LPJK untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri sehubungan dengan kewenangan yang dimilikinya.
Adapun tujan Mukernas adalah untuk mengesahkan dan menetapkan Hasil Evaluasi Program Kerja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja LPJK Nasional tahun 2008, Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja LPJK Tahun 2009 serta mengeluarkan rekomendasi tentang hal-hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh LPJK dalam tahun 2009. Hasil-hasil Mukernas selengkapnya, dapat dilihat di: http://download.lpjk.org/hasil-mukernas09.zip []joe
sumber : lpjk.org
Tuntutan masyarakat jasa konstruksi dewasa ini, yang menghendaki berbagai perbaikan dalam hal pelayanan, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, serta pembinaan asosiasi dan badan usaha konstruksi, menuntut adanya peningkatan kinerja LPJK sebagai lembaga yang mengemban amanat Undang censor undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
Dalam konteks itulah pada hari Kamis, 12 Maret 2009 lalu, Mukernas LPJK Tahun 2009 diselenggarakan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Mukernas LPJK yang diadakan di Hotel Mercure Ancol ini, didahului oleh penyelenggaraan Rapat Koordinasi antara Dewan Pengurus LPJK Nasional dengan Dewan Pengurus LPJK Daerah yang diadakan ditempat yang sama, dua hari sebelumnya. Sebagian hasil Rakor tersebut menjadi bahan masukan bagi mukernas, terutama dalam hal yang berkaitan dengan inventarisasi permasalahan LPJK serta menetapkan kebijakan pemecahannya. Alhasil, mukernas yang juga diikuti oleh DP censor LPJK Daerah seluruh Indonesia, di samping keempat unsur anggota LPJK ini, berjalan efektif dan berhasil menampung masukan-masukan yang terkait dengan aspirasi dan kebutuhan aktual jasa konstruksi di daerah-daerah, serta mendapatkan apresiasi dari Ketua Umum LPJK Nasional -HM Malkan Amin yang disampaikan dalam sambutan penutupnya. Mukernas LPJK Tahun 2009 ini juga menjadi lain, karena acara pembukaan Mukernas dilaksanakan di kantor Wakil Presiden RI, dan dibuka secara resmi oleh Wapres Jusuf Kalla pada hari Rabu, 11 Maret 2009.
Setelah acara pembukaan selesai, rombongan kemudian kembali ke Hotel Mercure Ancol untuk mengikuti acara Dialog Konstruksi, dengan Menteri PU, Menneg PPN/Kepala Bappenas dan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Dalam sambutannya di akhir acara Mukernas, Ketua Umum LPJK Nasional antara lain mengatakan, bahwa Musyawarah Kerja adalah suatu perangkat Lembaga yang amat penting. ”Kita semua menyadari, setelah dalam rentang waktu tertentu kita bekerja dan berkarya, kita membutuhkan suatu evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan. Tujuannya tidak lain adalah untuk perbaikan kinerja kita di masa mendatang,” tuturnya. Malkan juga bersyukur, karena dalam Mukernas ini semua pihak mampu berlaku positif, mampu membuka lebar-lebar mata hati dan pikiran, sehingga dapat saling mengisi dan bersinergi satu sama lain. ”Jika demikian, saya yakin kita ke depan bisa menyusun program-program yang terbaik dan juga memecahkan masalah-masalah yang ada secara elegan,” ujarnya, seraya berharap, dalam sisa masa kepengurusan yang tinggal sekitar 2 tahun lagi, LPJK mampu meninggalkan monumen berarti yang dapat terus dibangun oleh para dewan berikutnya. ”Karena itu, perlu saya tekankan di sini, bahwa dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada di hadapan kita, yang amat kita butuhkan adalah sinergi, kerja bersama. Karena tanpa adanya sinergi, saya percaya, apapun yang kita upayakan akan sia-sia belaka.
Dengan bersinergi, Insya Allah, dunia jasa konstruksi yang kokoh dan berdayasaing seperti yang kita idam-idamkan akan dapat terwujud,” papar Malkan. Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LPJK, Mukernas LPJK Tahun 2009 diadakan untuk mengevaluasi program kerja dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja tahunan LPJK, menetapkan program kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan LPJK, mengadakan inventarisasi permasalahan LPJK serta menetapkan kebijakan pemecahannya serta membantu Dewan Pengurus LPJK untuk memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri sehubungan dengan kewenangan yang dimilikinya.
Adapun tujan Mukernas adalah untuk mengesahkan dan menetapkan Hasil Evaluasi Program Kerja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja LPJK Nasional tahun 2008, Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja LPJK Tahun 2009 serta mengeluarkan rekomendasi tentang hal-hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh LPJK dalam tahun 2009. Hasil-hasil Mukernas selengkapnya, dapat dilihat di: http://download.lpjk.org/hasil-mukernas09.zip []joe
sumber : lpjk.org
dayat- Kepala Tukang
-
Jumlah posting : 283
Lokasi : Pontianak
Points : 367
Reputation : 14
Registration date : 02.10.08
Share this post on:
Musyawarah Kerja Nasional LPJK Tahun 2009 :: Comments
Wed 18 Mar 2009 - 1:20 by dayat
Rapat Koordinasi Dewan LPJKN dengan Dewan LPJKD
Pada hari Selasa, 10 Maret 2009 lalu, telah berlangsung acara Rapat Koordinasi antara Dewan Pengurus LPJK Nasional dengan Dewan Pengurus LPJK Daerah, bertempat di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Acara Rakor yang diisi dengan pemaparan serta dialog tentang berbagai permasalahan oleh seluruh peserta.
Dalam rakor yang berlangsung selama satu hari penuh ini, seluruh LPJK Daerah yang diwakili oleh masing-masing Ketua Umum dan Sekretaris Umumnya, mendapat kesempatan untuk membawakan paparannya serta bertanya jawab dengan Dewan Pengurus LPJK Nasional. Acara dilakukan secara pleno dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Dewan LPJK Nasional, HM Malkan Amin.
Dalam sambutannya, Malkan antara lain menyampaikan rasa gembira dan terima kasihnya atas antusiasme dan respon yang begitu positif dari LPJK Daerah. Demikian halnya kepada Panitia Pengarah Rakor yang dipimpin oleh Asrizal Tatang -salah satu Dewan LPJK Nasional, serta seluruh Direksi dan Staf Badan Pelaksana LPJK nasional yang telah mempersiapkan acara Rakor ini.
Malkan juga mengatakan bahwa yang ingin dicapai melalui rakor ini adalah masukan-masukan dari daerah demi penyempurnaan pelayanan LPJK kepada masyarakat ke depan. ”Kami sadar banyak tantangan-tantangan di daerah. Mungkin juga tantangan itu timbul karena kebijakan-kebijakan yang ditetapkan di nasional, yang kurang memahami kondisi di daerah. Karena itu, kami membutuhkan masukan dari daerah untuk menyempurnakannya,” papar Malkan.
Menurutnya, masukan-masukan tersebut akan menjadi pegangan bagi Dewan Pengurus LPJK Nasional dalam memutuskan dan menetapkan norma-norma peraturan yang kemudian akan dijalankan oleh LPJKD di daerah. ”Karena itu, marilah kita dalam rakor ini membicarakan masalah-masalah prinsip, yang menyangkut perbaikan pelayanan, citra, hubungan dengan instansi dan lembaga pemerintah serta masyarakat jasa konstruksi di daerah,” ujarnya.
Satu hal yang ia minta para peserta rakor memperhatikan, adalah bahwa rakor ini juga adalah ajang pertama yang melibatkan Majelis Pertimbangan LPJK Nasional dan Majelis Pertimbangan LPJK Daerah. “Kami tidak ingin Majelis Pertimbangan hanya dibentuk karena untuk memenuhi tuntutan AD/ART saja. Kami ingin fungsi Majelis benar-benar dioptimalkan,” tegasnya. Karena itu dalam rakor ini, para anggota Majelis Pertimbangan LPJK Nasional dan Majelis Pertimbangan LPJK Daerah juga mengadakan rapat yang sama secara terpisah.
Dan hasilnya juga akan menjadi rekomendasi bagi pengambilan keputusan ke depan.
Senada dengan Malkan, Ketua Majelis Pertimbangan LPJK Nasional -Manahara Siahaan, selain menyambut baik penyelenggaraan Rapat Koordinasi ini, juga berharap agar Rakor ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk dan demi kemajuan pengembangan jasa konstruksi yang menjadi amanat utama dari Undang-Undang Jasa Konstruksi kepada LPJK.
Dengan disambut tepuk tangan yang meriah dari seluruh peserta rapat, Manahara kemudian membuka secara resmi acara Rapat Koordinasi Dewan Pengurus LPJK Nasional dengan Dewan Pengurus LPJK Daerah tersebut.
Acara selanjutnya adalah paparan dari Kepala BPKSDM Departemen PU, Sumaryanto Widayatin.Dalam paparannya, Soemarjanto antara lain mengatakan bahwa Departemen PU sebagai Pembina Konstruksi juga ingin menyamakan persepsi dengan LPJKN dan LPJKD dalam kesempatan rakor ini. ”Dalam maka krisis, kita memang sebaiknya lebih banyak menyamakan persepsi, daripada membuang energi untuk mempersoalkan hal-hal tertentu secara berlarut-larut. Marilah kita bersama-sama, berjalan seiring,” ajak Sumaryanto.
Ia juga menegaskan bahwa BPKSDM Departemen PU tidak akan pernah berhenti berpikir untuk memperbaiki dunia konstruksi di Indonesia. Di tahun 2009 ini, paparnya, sangat cukup pangsa pasar konstruksi yang harus dikerjakan oleh para konsultan dan kontraktor.
Dengan pangsa tahun 2009 di daerah-daerah sekitar 150 triliun, termasuk di Departemen PU sebesar hampir 60 triliun, Soemarjanto mengajak seluruh jajaran LPJK untuk terus memperbesar pangsa ini dengan cara-cara kreatif.
Rapat Koordinasi (Rakor) antara Dewan Pengurus LPJK Nasional dan Dewan Pengurus LPJK Daerah ini merupakan rakor pertama yang diselenggarakan sejak pendeklarasian LPJK 9 Agustus tahun 1999.Rakor sebagai salah satu perangkat organisasi LPJK, memang baru ditetapkan pada tanggal 6 Februari 2008 seiring dengan perubahan yang dilakukan unsur-unsur LPJK terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Lembaga.
Cepatnya perubahan dalam era keterbukaan dan globalisasi saat ini, menuntut respon yang lebih terkoordinasi oleh Dewan Pengurus LPJK Nasional dan Dewan Pengurus LPJK Daerah. Hal inilah yang menjadi motivasi utama penyelenggaraan Rakor sebagai salah satu perangkat organisasi LPJK yang diatur dalam AD/ART LPJK. Pasal dalam AD/ART LPJK yang mendasari penyelenggaraan Rakor sebagai salah satu perangkat LPJK adalah Pasal 23 ayat (1) huruf f Anggaran Dasar LPJK, serta Pasal 24 butir 1 huruf f Anggaran Dasar LPJK yang mengatur tentang kewenangannya. Rakor juga dimasukkan sebagai salah satu Rapat tingkat Nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f Anggaran Dasar LPJK, serta diatur waktu penyelenggaraannya dalam Pasal 32 butir 6 Anggaran Dasar LPJK.
Selama Rakor, Rapat dilakukan secara pleno dan diikuti oleh semua peserta. Sedangkan penyusunan Rangkuman Hasil Rakor dilakukan oleh Tim Perangkum yang ditunjuk oleh Panitia Pengarah. Dalam rapat juga disepakati bahwa hal-hal yang belum dapat diselesaikan dalam Rakor, akan ditindaklanjuti dalam kegiatan tersendiri. Hasil-hasil Rapat Koordinasi Dewan Pengurus LPJK Nasional dan Dewan Pengurus LPJK Daerah ini, secara lengkap dapat di lihat di: http://download.lpjk.org/hasil-rakor09.zip [] joe
sumber : lpjk.org
Pada hari Selasa, 10 Maret 2009 lalu, telah berlangsung acara Rapat Koordinasi antara Dewan Pengurus LPJK Nasional dengan Dewan Pengurus LPJK Daerah, bertempat di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. Acara Rakor yang diisi dengan pemaparan serta dialog tentang berbagai permasalahan oleh seluruh peserta.
Dalam rakor yang berlangsung selama satu hari penuh ini, seluruh LPJK Daerah yang diwakili oleh masing-masing Ketua Umum dan Sekretaris Umumnya, mendapat kesempatan untuk membawakan paparannya serta bertanya jawab dengan Dewan Pengurus LPJK Nasional. Acara dilakukan secara pleno dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Dewan LPJK Nasional, HM Malkan Amin.
Dalam sambutannya, Malkan antara lain menyampaikan rasa gembira dan terima kasihnya atas antusiasme dan respon yang begitu positif dari LPJK Daerah. Demikian halnya kepada Panitia Pengarah Rakor yang dipimpin oleh Asrizal Tatang -salah satu Dewan LPJK Nasional, serta seluruh Direksi dan Staf Badan Pelaksana LPJK nasional yang telah mempersiapkan acara Rakor ini.
Malkan juga mengatakan bahwa yang ingin dicapai melalui rakor ini adalah masukan-masukan dari daerah demi penyempurnaan pelayanan LPJK kepada masyarakat ke depan. ”Kami sadar banyak tantangan-tantangan di daerah. Mungkin juga tantangan itu timbul karena kebijakan-kebijakan yang ditetapkan di nasional, yang kurang memahami kondisi di daerah. Karena itu, kami membutuhkan masukan dari daerah untuk menyempurnakannya,” papar Malkan.
Menurutnya, masukan-masukan tersebut akan menjadi pegangan bagi Dewan Pengurus LPJK Nasional dalam memutuskan dan menetapkan norma-norma peraturan yang kemudian akan dijalankan oleh LPJKD di daerah. ”Karena itu, marilah kita dalam rakor ini membicarakan masalah-masalah prinsip, yang menyangkut perbaikan pelayanan, citra, hubungan dengan instansi dan lembaga pemerintah serta masyarakat jasa konstruksi di daerah,” ujarnya.
Satu hal yang ia minta para peserta rakor memperhatikan, adalah bahwa rakor ini juga adalah ajang pertama yang melibatkan Majelis Pertimbangan LPJK Nasional dan Majelis Pertimbangan LPJK Daerah. “Kami tidak ingin Majelis Pertimbangan hanya dibentuk karena untuk memenuhi tuntutan AD/ART saja. Kami ingin fungsi Majelis benar-benar dioptimalkan,” tegasnya. Karena itu dalam rakor ini, para anggota Majelis Pertimbangan LPJK Nasional dan Majelis Pertimbangan LPJK Daerah juga mengadakan rapat yang sama secara terpisah.
Dan hasilnya juga akan menjadi rekomendasi bagi pengambilan keputusan ke depan.
Senada dengan Malkan, Ketua Majelis Pertimbangan LPJK Nasional -Manahara Siahaan, selain menyambut baik penyelenggaraan Rapat Koordinasi ini, juga berharap agar Rakor ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk dan demi kemajuan pengembangan jasa konstruksi yang menjadi amanat utama dari Undang-Undang Jasa Konstruksi kepada LPJK.
Dengan disambut tepuk tangan yang meriah dari seluruh peserta rapat, Manahara kemudian membuka secara resmi acara Rapat Koordinasi Dewan Pengurus LPJK Nasional dengan Dewan Pengurus LPJK Daerah tersebut.
Acara selanjutnya adalah paparan dari Kepala BPKSDM Departemen PU, Sumaryanto Widayatin.Dalam paparannya, Soemarjanto antara lain mengatakan bahwa Departemen PU sebagai Pembina Konstruksi juga ingin menyamakan persepsi dengan LPJKN dan LPJKD dalam kesempatan rakor ini. ”Dalam maka krisis, kita memang sebaiknya lebih banyak menyamakan persepsi, daripada membuang energi untuk mempersoalkan hal-hal tertentu secara berlarut-larut. Marilah kita bersama-sama, berjalan seiring,” ajak Sumaryanto.
Ia juga menegaskan bahwa BPKSDM Departemen PU tidak akan pernah berhenti berpikir untuk memperbaiki dunia konstruksi di Indonesia. Di tahun 2009 ini, paparnya, sangat cukup pangsa pasar konstruksi yang harus dikerjakan oleh para konsultan dan kontraktor.
Dengan pangsa tahun 2009 di daerah-daerah sekitar 150 triliun, termasuk di Departemen PU sebesar hampir 60 triliun, Soemarjanto mengajak seluruh jajaran LPJK untuk terus memperbesar pangsa ini dengan cara-cara kreatif.
Rapat Koordinasi (Rakor) antara Dewan Pengurus LPJK Nasional dan Dewan Pengurus LPJK Daerah ini merupakan rakor pertama yang diselenggarakan sejak pendeklarasian LPJK 9 Agustus tahun 1999.Rakor sebagai salah satu perangkat organisasi LPJK, memang baru ditetapkan pada tanggal 6 Februari 2008 seiring dengan perubahan yang dilakukan unsur-unsur LPJK terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Lembaga.
Cepatnya perubahan dalam era keterbukaan dan globalisasi saat ini, menuntut respon yang lebih terkoordinasi oleh Dewan Pengurus LPJK Nasional dan Dewan Pengurus LPJK Daerah. Hal inilah yang menjadi motivasi utama penyelenggaraan Rakor sebagai salah satu perangkat organisasi LPJK yang diatur dalam AD/ART LPJK. Pasal dalam AD/ART LPJK yang mendasari penyelenggaraan Rakor sebagai salah satu perangkat LPJK adalah Pasal 23 ayat (1) huruf f Anggaran Dasar LPJK, serta Pasal 24 butir 1 huruf f Anggaran Dasar LPJK yang mengatur tentang kewenangannya. Rakor juga dimasukkan sebagai salah satu Rapat tingkat Nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f Anggaran Dasar LPJK, serta diatur waktu penyelenggaraannya dalam Pasal 32 butir 6 Anggaran Dasar LPJK.
Selama Rakor, Rapat dilakukan secara pleno dan diikuti oleh semua peserta. Sedangkan penyusunan Rangkuman Hasil Rakor dilakukan oleh Tim Perangkum yang ditunjuk oleh Panitia Pengarah. Dalam rapat juga disepakati bahwa hal-hal yang belum dapat diselesaikan dalam Rakor, akan ditindaklanjuti dalam kegiatan tersendiri. Hasil-hasil Rapat Koordinasi Dewan Pengurus LPJK Nasional dan Dewan Pengurus LPJK Daerah ini, secara lengkap dapat di lihat di: http://download.lpjk.org/hasil-rakor09.zip [] joe
sumber : lpjk.org
Wed 18 Mar 2009 - 1:23 by dayat
Dialog Konstruksi dalam Mukernas LPJK Tahun 2009
Sebagai rangkaian kegiatan Musyawarah Kerja Nasional LPJK Tahun 2009, selain diselenggarakan rapat koordinasi antara Dewan Pengurus LPJK Nasional dan Dewan Pengurus LPJK Daerah pada tanggal 10 Maret 2009, juga diadakan sebuah acara khusus yang berisikan paparan dari beberapa Menteri terkait jasa konstruksi
Acara yang bertajuk “Dialog Konstruksi” ini, berlangsung pada hari Rabu, 11 Maret 2009, di Hotel Mercure Ancol, selepas acara pembukaan Mukernas LPJK Tahun 2009 oleh Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden RI.
Diawali dengan pemaparan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, acara Dialog Konstruksi berlangsung dengan lancar dan sangat konstruktif. Bahkan selama berjam-jam, Menteri berkenan mendengar dan menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang dilontarkan oleh para peserta dialog ini.
Dalam pemaparannya, Menteri PU antara lain menjelaskan tentang bagaimana kondisi jasa konstruksi sekarang dan rencana pengembangannya ke depan. Sementara Ketua LKPP yang diwakili oleh salah satu ketua bidangnya –Agus Prabowo, memaparkan makalah tentang bagaimana menjaga governance dalam pengadaan pemerintah.
Agus antara lain memaparkan mengenai rencana revisi dari Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dikatakan Agus, prinsip-prinsip penting dalam Keppres 80/2003 adalah adanya upaya untuk mengurangi barrier to entry, mengutamakan metoda pasca kualifikasi, menghapuskan segmentasi kewilayahan, menyederhanakan segmentasi skala usaha, membatasi keikutsertaan perusahaan asing, mengumumkan kepada publik secara terbuka serta menghapus koridor penawaran terendah terhadap HPS.
Adapun rencana revisi Keppres 80/2003 ini mencakup hal-hal antara lain restrukturisasi bidang pengaturan, penambahan aturan baru dan klarifikasi terhadap aturan yang bersifat kurang jelas.
Pemaparan kemudian dilanjutkan oleh Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, yang antara lain menjelaskan tentang pengalokasian dana pemerintah khususnya yang terkait sektor konstruksi. Dipaparkan juga oleh Kepala Bappenas mengenai penekanan dan arah pembangunan di Indonesia yang dikaitkan dengan penyusunan anggaran oleh pemerintah.
Berdasarkan paparan ini, para peserta dialog diharapkan dapat mengetahui sub-bidang apa saja yang paling perlu disiapkan untuk menerima pengalokasian anggaran pada tahun-tahun mendatang. Demikian halnya pembahasan tentang arti stimulus fiskal 2009 sebesar 73,3 trilyun yang baru diputuskan oleh pemerintah dan DPR baru-baru ini. Dijelaskan, bahwa dana stimulus, terutama yang dikucurkan pada sektor infrastruktur akan mampu menanggulangi permasalahan pengurangan tenaga kerja di sektor-sektor lain yang terkena imbas krisis finansial global.
Sesuai dengan tujuan semula, dialog konstruksi ini terutama adalah untuk mendapatkan data dan informasi serta pengetahuan tentang kebijakan-kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sektor konstruksi pada umumnya dan penyelenggaraan infrastruktur pada khususnya kaitannya dengan dampak krisis keuangan global. Dan tujuan itu tercapai dengan baik serta berhasil menjadi masukan yang sangat berharga bagi penyelenggaraan Mukernas LPJK Tahun 2009 keesokan harinya. [] joe
sumber : lpjk.org
Sebagai rangkaian kegiatan Musyawarah Kerja Nasional LPJK Tahun 2009, selain diselenggarakan rapat koordinasi antara Dewan Pengurus LPJK Nasional dan Dewan Pengurus LPJK Daerah pada tanggal 10 Maret 2009, juga diadakan sebuah acara khusus yang berisikan paparan dari beberapa Menteri terkait jasa konstruksi
Acara yang bertajuk “Dialog Konstruksi” ini, berlangsung pada hari Rabu, 11 Maret 2009, di Hotel Mercure Ancol, selepas acara pembukaan Mukernas LPJK Tahun 2009 oleh Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden RI.
Diawali dengan pemaparan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, acara Dialog Konstruksi berlangsung dengan lancar dan sangat konstruktif. Bahkan selama berjam-jam, Menteri berkenan mendengar dan menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang dilontarkan oleh para peserta dialog ini.
Dalam pemaparannya, Menteri PU antara lain menjelaskan tentang bagaimana kondisi jasa konstruksi sekarang dan rencana pengembangannya ke depan. Sementara Ketua LKPP yang diwakili oleh salah satu ketua bidangnya –Agus Prabowo, memaparkan makalah tentang bagaimana menjaga governance dalam pengadaan pemerintah.
Agus antara lain memaparkan mengenai rencana revisi dari Keppres 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dikatakan Agus, prinsip-prinsip penting dalam Keppres 80/2003 adalah adanya upaya untuk mengurangi barrier to entry, mengutamakan metoda pasca kualifikasi, menghapuskan segmentasi kewilayahan, menyederhanakan segmentasi skala usaha, membatasi keikutsertaan perusahaan asing, mengumumkan kepada publik secara terbuka serta menghapus koridor penawaran terendah terhadap HPS.
Adapun rencana revisi Keppres 80/2003 ini mencakup hal-hal antara lain restrukturisasi bidang pengaturan, penambahan aturan baru dan klarifikasi terhadap aturan yang bersifat kurang jelas.
Pemaparan kemudian dilanjutkan oleh Menneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, yang antara lain menjelaskan tentang pengalokasian dana pemerintah khususnya yang terkait sektor konstruksi. Dipaparkan juga oleh Kepala Bappenas mengenai penekanan dan arah pembangunan di Indonesia yang dikaitkan dengan penyusunan anggaran oleh pemerintah.
Berdasarkan paparan ini, para peserta dialog diharapkan dapat mengetahui sub-bidang apa saja yang paling perlu disiapkan untuk menerima pengalokasian anggaran pada tahun-tahun mendatang. Demikian halnya pembahasan tentang arti stimulus fiskal 2009 sebesar 73,3 trilyun yang baru diputuskan oleh pemerintah dan DPR baru-baru ini. Dijelaskan, bahwa dana stimulus, terutama yang dikucurkan pada sektor infrastruktur akan mampu menanggulangi permasalahan pengurangan tenaga kerja di sektor-sektor lain yang terkena imbas krisis finansial global.
Sesuai dengan tujuan semula, dialog konstruksi ini terutama adalah untuk mendapatkan data dan informasi serta pengetahuan tentang kebijakan-kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sektor konstruksi pada umumnya dan penyelenggaraan infrastruktur pada khususnya kaitannya dengan dampak krisis keuangan global. Dan tujuan itu tercapai dengan baik serta berhasil menjadi masukan yang sangat berharga bagi penyelenggaraan Mukernas LPJK Tahun 2009 keesokan harinya. [] joe
sumber : lpjk.org
Thu 19 Mar 2009 - 11:39 by HELGA RUSMILIN
kinerja lpjkd kalbar sudah sangat baik dan disiplin.. cuma... kekurangan personil kayaknya.. tambah dunks.. yaaa biar yang megang evaluasi gak sampe 3 atau 4 asosiasi.. 
Similar topics» Sosialisasi Mekanisme Leges SBU tahun 2009
» Sekjen PU Buka Forum Jasa Konstruksi Nasional IX
» Matriks Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Keppres No. 80 Tahun 2003
» Tata Tertib Kerja
» SBY Minta Jasa Konstruksi Turut Ciptakan Lapangan Kerja
» Sekjen PU Buka Forum Jasa Konstruksi Nasional IX
» Matriks Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Keppres No. 80 Tahun 2003
» Tata Tertib Kerja
» SBY Minta Jasa Konstruksi Turut Ciptakan Lapangan Kerja
Permissions in this forum:
Anda tidak dapat menjawab topik|
|
|
