Pada tanggal 9 Agustus 2011, telah terbit Keputusan Menteri PU tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011 – 2015.

Berbeda dengan kepengurusan sebelumnya yang pembentukannya berdasar Muwyawarah Nasional Lembaga Jasa Konstruksi Nasional, maka pada periode sekarang ini dilakukan berdasar Peraturan Menteri PU no. 10/PRT/M/2010.

Melalui peraturan tersebut proses yang ditempuh menjadi sangat berbeda. Pada waktu Munas LPJK yang lalu sebagai peserta Munas adalah para wakil Assosiasi Perusahaan dan wakil assosiasi Profesi yang memiliki status “ tercatat “. Untuk mendapat status tercatat ini, asosiasi perusahaan atau assosiasi profesi yang bersangkutan selain harus sudah “legitimate” ( Pengurusnya terpilih melalui Munas ) harus sudah melakukan pembinaan kepada anggotanya minimal 2 tahun. Disamping wakil dari assosiasi perusahaan dan assosiasi professi tersebut masih ada wakil dari unsur pemerintah, wakil perguruan tinggi dan pakar yang proses pemilihannya melalui Kementerian PU. Sedangkan melalui peraturan Menteri PU yang sekarang, seleksi terhadap assosiasi perusahaan dan assosiasi profesi dilakukan oleh Kementerian PU dengan mengacu kepada jumlah anggota serta penyebaran anggota pada setiap provinsi dan kabupaten/kota serta pembinaan yang dilakukan pada 2 tahun terakhir.

Hasil seleksi yang dilakukan oleh Kemeterian PU, sesuai Surat Keputusan Menteri PU no 154/KPTS/M/2011, dimana menetapkan assosiasi perusahaan yang memenuhi persyaratan ada 12 assosiasi : AKI, GAPENSI, GEPEKSINDO, ASPRKINDO, AKAINDO, AKLI, GAPEKNAS, GAPKAINDO, AABI,GAPENRI, INKINDO DAN PERKINDO. Sedanfgkan dari assosiasi profesi yang memenuhi persyaratan adalah : ATAKI, ASTTI, INTAKINDO, HPJI, IAI, HATHI, HAMKI, IAMPI dan PII. Untuk Perguruan Tinggi yang lulus seleksi ada 26, tapi tidak ada satupun dari Kalimantan Barat yang lulus seleksi karena Perguruan tinggi yang lulus adalah yang terakreditasi A. Pakar yang lulus seleksi ada 34 orang dan tidak ada dari Kalimantan Barat.

Mereka yang lulus seleksi tersebut mengajukan calon untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan ( fit and proper test ) yang diselenggarakan oleh Kementerian PU. Untuk Tingkat Nasional, kelompok unsur asosiasi perusahaan, jumlah wakilnya yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan dibatasi 8 orang, begitu juga untuk asosiasi profesi, pakar dan perguruan tinggi, serta unsur pemerintah juga dibatasi 8 orang. Namun jumlah wakil – wakil kelompok unsur dalam kepengurusan LPJK dibatasi paling banyak 4 orang.

Setelah didapat wakil assosiasi perusahaan, wakil asosiasi profesi, wakil perguruan tinggi, pakar serta wakil pemerintah yang lulus uji kelayakan dan kepatutan, melalui masing-masing kelompok unsur dipilihlah wakil dari masing-masing kelompok unsur. Masing-masing kelompok unsur memilih paling banyak 4 orang wakilnya. Setelah terpilih wakil kelompok unsur, barulah wkil-wakil kelompok unsur tersebut menyelenggarakan rapat pengurus LPJK nasional. Rapat inilah yang menghasilkan rancangan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang memerlukan pengesahan dari Menteri PU.

Seperti yang disampaikan pada awal tulisan ini akhirnya Menteri PU melalui Surat Keputusannya menetapkan susunan Pengurus LPJK Nasional yang terdiri dari 14 orang dan mereka itu adalah :Ir. Tri Widjajanto W, MT Ketua merangkap anggota (BUMN Hutama Karya ), dengan 3 orang wakil Ketua merangkap anggota masing-masing : Dr. Ir. Putut Marhayudi( Kemeterian PU ), Prof. Dr. Ir. Wiratman Wangsadinata ( Pakar ), Dr. Ir. Sarwono Hardjomulyadi ( HATHI ), dlengkapi dengan 10 anggota masing-masing : Ir. Bambang Kusumarijadi ( AKLI ), Ir.H. Ruslan Rivai ( GAPENSI), T. Achdiat MBA ( PERKINDO ), Ir. DarmaTyanto Saptodewo, MT, MBA ( IAMPI ), Ir. Harry Purwantara, M. Eng. Sc. ( HPJI ), Ir.Jimmy Siswanto Juwana MSAE ( ASTTI ), Prof.Dr. Ir.I Gede Widiadnyana Merati ( Pakar ), Dr.Ir.Krishna Suryanto Pribadi ( ITB ), Drs. Nyoyo Suwignyo MM ( Kemendagri ) Ir. JayaSupriyatna S, M.Eng.Sc ( Kementerian PU ).

Perlu kita perhatikan bahwa pada jajaran wakil Ketua terdapat Dr. Ir. Putut Marhayudi yang cukup lama bertugas di Kalimantan Barat, dengan demikian kita boleh berharap beliau dapat mewakili masyarakat Kalimantan Barat dalam kepengurusan LPJK Nasional yang ada sekarang. Dengan demikian kita bisa mengharapkan agar aspirasi masyarakat Kalimantan Barat, khususnya masyarakat jasa konstruksi dapat tersalurkan melalui beliau.

Lalu bagaimana dengan kepengurusan LPJK Daerah Kalimantan Barat ? Kalau berdasar hasil Musda LPJK Daerah Kalimantan Barat yang terakhir, masa bhakti kepengurusan yang sekarang akan berakhir Juli 1012 yang akan datang. Jadi kalau keadaan normal Musda LPJK Daerah Kalimantan Barat harus digelar bulan Juli 2012 yang akan datang. Namun dengan berlakunya Permen PU no 10 tahun 2010 tersebut, maka pemilihan pengurus LPJK Daerah harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam Permen 10 tahun 2010 tersebut. Seleksi asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi di Kalimantan Barat telah dilakukan oleh Kementerian PU berdasarkan data yang disampaikan pengurus pusat asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi yang bersangkutan. Hasilnya ada 4 asosiasi perusahaan yang lolos seleksi yaitu : GAPENSI, GAPEKSINDO, AKAINDO DAN GAPKAINDO. Sedangkan dari asosiasi Profesi yang lolos seleksi : HPJI, IAI, ATAKI, ASTTI dan HATTI.

Bagi asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi yang lolos selekasi, harus memilih wakil dari kelompok unsurnya dari masing-masing asosiasi 1 orang untuk mengikuti fit and proper test. Dari asosiasi tadi yang lulus test dan dapat dipilih menjadi pengurus LPJKD sebanyak 2 orang. Sedangkan dari perguruan tinggi, perguruan tinggi di Kalimantan Barat yang terakreditasi B dapat mengajukan wakilnya, sedangkan wakil pakar ditunjuk oleh Gubernur. Dari Kelompok unsur Perguruan tinggi dan pakar ini nantinya diajukan hanya 2 orang. Untuk wakil pemerintah yang diajukan gubernur dan akan mengajukan wakilnya untuk 2 orang. Kalau 8 orang yang diusulkan tersebut lulus uji kelayakan dan kepatutan ( fit and proper test ), maka mereka akan ditetapkan sebagai Pengurus LPJK Daerah Kalimatan Barat. Kedelapan anggota Pengurus LPJK Daerah tersebutlah yang memilih siapa yang menjadi Ketua LPJK Daerah.

Sesuai dengan Permen PU No 10 tahun 2010 itu juga diatur bahwa seluruh LPJK Daerah di seluruh Indonesia sudah harus melakukan Pemilihan Pengurus LPJK Daerah sesuai dengan peraturan tersebut sebelum Desember 2011. Dengan demikian pada tanggal 1 Januari 2012 seluruh LPJK Daerah di seluruh Indonesia sudah memiliki pengurus baru yang mekanisme pemilihannya mengikuti Permen PU No 10 tahun 2010 tersebut di atas.

Pontianak, 26 September 2011

Penulis,

Ir. Priyambodo

Manajer Eksekutif LPJK Daerah Kalimantan Barat

catatan : dipublikasi jg di borneotribune