Waktu sekarang Fri 17 May 2024 - 12:56

Berita Baru

Halaman 2 dari 5 •

1, 2, 3, 4, 5

Forum LPJKD Kalimantan Barat :: Beranda :: Berita Baru

Topik

190211

Registrasi SBU Tidak Wajib, Asosiasi Bisa Padam
Registrasi SBU Tidak Wajib, Asosiasi Bisa Padam

MedanBisnis – Medan. Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 10/2010, saat ini tidak lagi mewajibkan pengusaha konstruksi pemegang sertifikasi badan usaha (SBU) meregistrasi ulang SBU ke Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Proses registrasi itu bisa dilakukan langsung ke Kantor Kemen PU. Selain pernah mendapat penolakan dari pengusaha jasa konstruksi, keberadaan Permen PU juga dicemaskan asosiasi tempat kontraktor...

by dayat - Comments: 0 - Dilihat: 4398
160211

Sudah Siapkah Unit Sertifikasi Menjalankan Tugas?
Sudah Siapkah Unit Sertifikasi Menjalankan Tugas?

Mengapa muncul pandangan pro dan kontra terhadap terbitnya PP No 04 tahun 2010 (PP-04)?. Apakah pemerintah tidak melakukan investigasi dan sosialisasi lebih dahulu kepada para pihak terkait sebelum menerbitkan aturan baru itu?. Apakah dengan terbitnya PP tersebut banyak pihak merasa terusik dengan kegiatan yang selama ini dilakukan?. Apa sebenarnya isi PP yang baru itu?

by dayat - Comments: 0 - Dilihat: 1587
160211

Review : Mengantisipasi Dampak Perubahan Regulasi Bidang Jasa Konstruksi
Kegundahan tentang perkembangan asosiasi yang kontra produktif terhadap spirit UU Jasa Konstruksi memicu munculnya gagasan perlunya melakukan revisi terhadap aturan yang ada, termasuk dalam penataan Asosiasi dan LPJK agar kembali ke khitahnya sebagai lembaga yang dapat mengembangkan industri
jasa konstruksi nasional.

Industri konstruksi memiliki peran strategis dalam pembangunan di Indonesia, karena mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, dan mampu menciptakan kesempatan kerja yang signifikan.

Menurut Road Map Konstruksi In donesia...

by dayat - Comments: 0 - Dilihat: 3400
100211

21 LPJKD Tolak SE Menteri PU
Dinilai Cacat Hukum dan Kontraproduktif

BANDUNG, (PR).-

Kaukus LPJKD (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah) se-Indonesia yang dihadiri perwakilan dari 21 provinsi, sepakat menolak aturan yang membolehkan penggunaan SBU (sertifikat badan usaha), SKA (sertifikat keahlian kerja), dan SKT (sertifikat keterampilan kerja) yang sudah habis masa berlakunya, untuk tetap bisa mengikuti pelelangan.

Aturan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PU No. 15/SE/M/2010 tanggal 23 November 2010 itu dinilai cacat hukum dan kontraproduktif dengan...

by dayat - Comments: 0 - Dilihat: 2098
200111

Pelatihan Manajemen Mutu 2011 - Guntingan Koran
Guntingan koran dari harian Borneo Tribune tanggal 19 Januari 2011

by dayat - Comments: 0 - Dilihat: 533

060111

Wujudkan Equator Harbour Bridge

Wujudkan Equator Harbour Bridge
Pendanaan Ditanggung Bersama

PONTIANAK—Sekretaris Fraksi PPP DPRD Provinsi Kalimantan Barat Retno Pramudaya menegaskan rencana pembangunan jembatan Kapuas III hendaknya mendapat dukungan juga dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.“Kita mengusulkan...

by Admin - Comments: 0 - Dilihat: 1012

060111

Dua Black List, 9 Didenda
SANGGAU--Jika pada tahun 2009 lalu hanya ada 1 kontraktor yang terkena daftar hitam atau black list, maka pada tahun 2010 jumlahnya meningkat menjadi 2 kontraktor karena tidak melaksanakan pekerjaanya sesuai dengan kontrak kerja.Penegasan itu diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sanggau Kukuh Triyatmaka ketika dikonfirmasi koran ini, kemarin siang. Menurut dia, dua kontraktor yang terkena black list ini adalah kontraktor lokal untuk pekerjaan paket kecil. Kukuh juga menjelaskan, bahwa selain ada dua kontraktor lokal yang kena black list, juga ada sembilan kontraktor lagi yang...

by Admin - Comments: 0 - Dilihat: 1075
221210

KPK: Nilai Penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa Sampai 40%
Jakarta - Kasus korupsi paling besar yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah di bidang pengadaan barang dan jasa. Penyimpangan barang dan jasa itu bisa mencapai hingga 40 persen nilai pengadaan barang dan jasa.

"Kalau yang sudah diidentifikasi kurang lebih penyimpangannya 30-40 persen. Sangat besar sekali. Apabila ada Rp 400 triliun penyimpangan 30 persen, itu sepertiga artinya 100 triliun lebih. Kalau dicegah akan bagus sekali. Di PLN, pengadaan barang dan jasa bisa 150 triliun," ujar Wakil Ketua KPK M Jasin.

Hal itu disampaikan Jasin usai bertemu...

by dayat - Comments: 0 - Dilihat: 933
011210

Ekspor Jasa Konstruksi Mulai Jadi Andalan RI
Ekspor Jasa Konstruksi Mulai Jadi Andalan RI

Jakarta - Ekspor jasa bidang konstruksi memiliki peluang yang bagus untuk ditingkatkan di Indonesia. Jasa konstruksi ini merupakan sektor jasa utama yang memiliki peluang untuk dibawa ke luar negeri.

Demikian disampaikan oleh Direktur Utama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LEPI) atau Indonesia Eximbank I Made Gde Erata dalam diskusi di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (30/11/2010).

"Untuk konstruksi, kita jadikan konstruksi sebagai sebuah jasa utama untuk dibawa ke luar negeri (ekspor)," ujar...

by dayat - Comments: 0 - Dilihat: 587

301110

Pelatihan dan Pengembangan SDM Jasa Konstruksi Harus Diprioritaskan

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menilai, asosiasi jasa konstruksi hingga kini masih disibukkan dengan permasalahan sertifikasi para anggotanya. Akibatnya asosiasi belum dapat berperan secara optimal sebagai motor penggerak peningkatan kompetensi dan daya saing para anggotanya. Demikian pula Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) juga belum melaksanakan seluruh tugas yang diamanatkan UU Jasa Konstruksi No. 18/1999....

by Admin - Comments: 1 - Dilihat: 1193

181110

Empat Pasal Dalam PP Tentang Jasa Konstruksi Dicabut

Terhitung sejak 28 Desember 2010 mendatang, berdasarkan putusan Mahkamah Agung maka 4 pasal (psl 10 ayat 4, psl 26, psl 29A dan 29B) dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.4/200 tentang perubahan atas PP No. 28/2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi dinyatakan tidak berlaku lagi. Padahal, ke-4 pasal di atas masa berlakunya belum genap 3 bulan.

“Hasil dari judicial review memutuskan 28 Desember tahun ini juga resmi dicabut. Namun...

by dayat - Comments: 0 - Dilihat: 3683

091110

Kementerian PU bersama LPJKD Rumuskan Konsep Klasifikasi & Kualifikasi Bidang Usaha Jakons

Badan Pembinaan (BP) Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama seluruh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) di seluruh Indonesia melaksanakan Pembahasan Konsep Klasifikasi dan Kualifikasi Bidang Usaha Jasa Konstruksi di Denpasar Bali Selasa (09/10). Pembahasan ini terkait dengan telah diberlakukannya PP Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan PP Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyararakat Jasa Konstruksi.

...

by dayat - Comments: 0 - Dilihat: 1160

301010

Berita Duka Cita
Innalillahi Wa Inna Ilaihi Roji’un

Keluarga Besar Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Daerah Kalimantan Barat mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulang ke Rahmatullah : Bapak Sudopo (staf LPJK Nasional), pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2010 pukul 00.20 WIB.

Jenazah akan dikebumikan di Semarang Jawa Tengah.
Semoga amal dan ibadahnya diterima di sisi Allah SWT dan almarhum mendapatkan tempat yang layak disisi-Nya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan.

LPJK Daerah Kalbar

by Admin - Comments: 0 - Dilihat: 531

161010

Jasa Konstruksi Nasional 60 Persen Dikuasai Asing

Jakarta (ANTARA News) Pemerintah menyebutkan, pasar jasa konstruksi nasional 60 persen masih dikuasai asing. "Asing masih mendominasi pangsa pasar jasa konstruksi Indonesia. Padahal jumlah mereka hanya 10 persen," kata Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto saat "Launching Konstruksi...

by dayat - Comments: 0 - Dilihat: 1024

081010

Kontraktor Lokal Wajib Dilibatkan Dalam Setiap Proyek Konstruksi

KONTRAKTOR LOKAL WAJIB DILIBATKAN DALAM SETIAP PROYEK KONSTRUKSI

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menegaskan pemerintah tetap akan mensyaratkan kepada perusahaan jasa konstruksi asing yang akan menggarap proyek di Indonesia. Menteri PU minta agar setiap kontraktor asing melibatkan tenaga kerja dan tenaga ahli lokal dalam setiap proyek yang digarapnya. Pemerintah pada prinsipnya mendukung kontraktor lokal selagi proyek...

by Admin - Comments: 0 - Dilihat: 1731

051010

Sosialisasi Perpres 54 Tahun 2010
Sosialisasi Perpres 54 Tahun 2010

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi para pelatih/instruktur/narasumber pengadaan barang/jasa pemerintah. Kegiatan berlangsung di Kantor LKPP, Gedung SMESCO UKM Jakarta, Rabu/Kamis (22-23/9).

“Kegiatan ini dilakukan dalam rangka perubahan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa...

by Admin - Comments: 0 - Dilihat: 1511
051010

Menteri PU Akui Ada Penyimpangan Dalam Proses Pengadaan Barang di Lingkungan Pemerintah
Menteri PU Akui Ada Penyimpangan
Dalam Proses Pengadaan Barang di Lingkungan Pemerintah

JAKARTA . Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengakui masih adanya ditemui penyimpangan dan kolusi korupsi dan nepotisme (KKN) dalam proses pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintah. Terbukti banyaknya kualitas konstruksi yang rendah dan banting-bantingan harga dalam penawaran suatu proyek. Itu terjadi, lanjutnya, lantaran di antara pengguna dan penyedia...

by Admin - Comments: 0 - Dilihat: 1249
150810

Matriks Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Keppres No. 80 Tahun 2003
Matriks Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Keppres No. 80 Tahun 2003

Sambil menunggu terbitnya Perpres 54 Tahun 2010 karena belum terdaftar pada lembaran negara di depkumham, berikut ini ditampilkan matriks perbedaan antara Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Keppres No. 80 Tahun 2003.
Hal ini penting untuk lebih memahami aturan-aturan apa yang mendasar sehingga nantinya diharapkan sudah mengerti apa-apa saja perubahan besar yang terjadi.

Beberapa perubahan besar yang terjadi...

by dayat - Comments: 1 - Dilihat: 10057
100810

Pengadaan Barang dan Jasa Dipercepat
Pengadaan Barang dan Jasa Dipercepat
Senin, 09 Agustus 2010, 18:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ditandatanganinya Perpres Nomor/54 2010 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah memberikan harapan baru bagi upaya penyerapan percepatan anggaran. Penyerapan APBN/APBD tidak lagi menumpuk pada triwulan keempat, namun bisa dilaksanakan pada triwulan pertama.

"Aturan baru ini akan mempercepat proses pengadaan, sehingga kontrak-kontrak pengadaan bisa mulai pada Januari atau Februari,"...

by dayat - Comments: 0 - Dilihat: 1151
200710

Pelaku Usaha Butuh Kejelasan Aturan
JASA KONSTRUKSI
Pelaku Usaha Butuh Kejelasan Aturan

Selasa, 6 Juli 2010
JAKARTA (Suara Karya): Kebijakan pemerintah di sektor jasa konstruksi harus jelas. Ini untuk menghindari munculnya persoalan pelanggaran hukum ke depan. Pemerintah harus bertanggung jawab membuat aturan main yang dapat diterima seluruh pelaku jasa konstruksi.

"Langkah ini diharapkan dapat memberikan iklim usaha dan kepastian kepada pelaku jasa konstruksi," kata Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Soeharsojo saat membuka...

by dayat - Comments: 0 - Dilihat: 576

190610

Akibatkan Kecelakaan PU Bisa Didenda Rp 120 Juta

Akibatkan Kecelakaan
PU Bisa Didenda Rp 120 Juta
Kamis, 17 Juni 2010 | 17:59 WIB

MALANG, KOMPAS.com - Peringatan bagi penyelenggara perawatan jalan yang tidak mau memperhatikan kondisi jalan, mereka bisa digugat oleh korban kecelakaan akibat rusaknya jalan. Denda maksimal Rp 120 juta.

Direktur Lalulintas Angkutan Jalan (LLAJ) Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Sudirman Lambali...

by dayat - Comments: 0 - Dilihat: 935

140610

Seminar Sehari INKINDO Kalbar
Seminar Sehari INKINDO Kalbar

Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Kalimantan Barat akan mengadakan Seminar Sehari kerjasama dengan 5 Asosiasi Profesi di Kalbar pada tanggal 19 Juni 2010.

Bagi yang berminat silakan mendaftar seperti terlihat dalam leaflets berikut

Uploaded with ImageShack.us

NB : mudah2n yang posting info ini dapat tiket gratis......^_^

by dayat - Comments: 0 - Dilihat: 1078
120610

Penerimaan CPNS Kementrian PU 2010
Ayo..ayo...yg berminat dan memenuhi persayaratan masuk jadi CPNS Kementrian PU..... silakan ke TKP.......untuk lihat dan mempersiapkan persyaratannya...

klik gambar dibawah.....

websitenya pu.go.id

by dayat - Comments: 1 - Dilihat: 646
140410

PERMEN PU SEBAGAI PENJABARAN PP NO.4/2010 AKAN KELUAR
PERMEN PU SEBAGAI PENJABARAN PP NO.4/2010 AKAN KELUAR

Badan Pembinaan Konstruksi dan SDM (BPKSDM) Kementerian PU akan terus mensosialisasikan PP No.4/2010 yang merupakan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Hal tersebut penting karena tidak hanya kepada jasa konstruksi bidang ke-PU-an, namun juga untuk stakeholder lain, seperti Kementerian ESDM, Kementerian perhubungan, juga pangsa pasar jasa penunjang, seperti jasa oil gas n energy, karena inter of value mereka bisa lebih besar daripada ke-PU-an....

by dayat - Comments: 1 - Dilihat: 4167
070410

DPP Aspekindo Kalbar Bebas Uang Pangkal
Senin, 05 April 2010 , 08:03:00
Bebas Uang Pangkal
Syafruddin Nasution

ASOSIASI Pengusaha Konstruksi Indonesia Kalimantan Barat membebaskan uang pangkal bagi anggota permohonan baru maupun yang pindah dari asosiasi lain. “Iuran anggota dipastikan lebih murah mulai grade dua hingga enam,” kata Ketua Aspekindo Kalbar Syafruddin Nasution di Pontianak, kemarin. Hal tersebut telah menjadi keputusan rapat DPP Aspekindo pada Sabtu lalu. Pihaknya menginstruksikan pengurus di kabupaten/kota berperan aktif menjalankan kebijakan tersebut. Kebijakan itu...

by dayat - Comments: 0 - Dilihat: 1156